Powered By

Free XML Skins for Blogger

Powered by Blogger

Tampilkan postingan dengan label tulisan etika profesi akuntansi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label tulisan etika profesi akuntansi. Tampilkan semua postingan

Soal Gaji, SBY Tengoklah Walikota Solo

Minggu, 30 Januari 2011

Dari: VIVAnews –
Urusan gaji pejabat tinggi belakangan ini kian ramai dibicarakan. Pemicunya, pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal gajinya yang sudah tujuh tahun tidak juga naik. Tapi tidak semua pejabat negara mempermasalahkan gaji. Walikota Solo Joko Widodo, misalnya.
Walikota yang tengah menjalani masa jabatan dua periode ini ternyata belum pernah sekali pun mengambil gajinya. Bahkan, mobil dinas walikota yang saat ini dipakainya juga merupakan 'warisan' pejabat walikota sebelumnya, Slamet Suryanto.
Jokowi panggilan akrab walikota Solo ini menuturkan, Sabtu 28 Januari 2011 hingga hari ini belum pernah melihat ataupun menerima amplop gaji bayarannya sebagai walikota. “Kalau teken saya memang teken tapi tidak pernah lihat amplopnya. Ambil gimana, wong lihat amplopnya saja tidak pernah,” kata dia.
Ketika ditanya kenapa tidak mengambil gajinya, dengan rendah hati ia tidak mau menjawabnya. “Nggak, nggak, saya tidak mau menjawabnya karena terlalu riskan. Yang penting saya tidak pernah ambil gaji. Kalau tidak percaya, tanya saja kepada sekretaris atau ajudan saya,” tegas dia.
Soal mobil dinas, dia juga enggan menggantinya dengan yang baru. Mobil dinas Toyota Camry keluaran tahun 2002 ini merupakan peninggalan mobil dinas walikota Solo sebelumnya, Slamet Suryanto. “Mobil asal bisa dinaikin, tidak perlu mobil baru,” ujar Jokowi.
Selain itu, dia mengaku memang tidak suka gonta-ganti mobil. Seperti halnya mobil pribadinya yang sudah 14 tahun tidak diganti. “Saya bukan sok, tapi saya memang orang nggak punyai birahi terhadap mobil baru. Jenis mobil dinasnya keluaran tahun berapa, saya juga tidak tahu. Silakan tanya Pak Suli saja (sopir walikota). Pokoknya saya naik dan selamat saja,” tutur dia.

Tertampan yang Dibenci

Senin, 10 Januari 2011

By Kompas.com
BELFAST, KOMPAS.com — Bintang Manchester United 1960-an, George Best, dianggap sebagai pemain sepak bola tertampan yang pernah ada. Sosoknya dipuja dan dibenci, bahkan setelah kematiannya.
Best memang merupakan pemain penuh talenta. Ia memiliki teknik sepak bola tinggi yang dipadu dengan kemampuan adaptasi permainan. Pada 1968 ia membawa Manchester United menjuarai Piala Eropa. Hanya karena ia berasal dari negara kecil, Irlandia Utara, Best tidak pernah ikut di ajang pesta sepak bola antarnegara Eropa ataupun di Piala Dunia.
Namun, gaya hidup Best di luar lapangan sering dikecam orang. Ia merupakan seorang yang hedonis: menyukai pesta, perempuan cantik, dan minuman keras.
Kebiasaannya ini sering dianggap mengganggu kariernya sebagai pemain sepak bola. Namun, Best mengaku tidak bisa mengatasi kebiasaannya ini. Pada 1969 ia pernah mengatakan, "Saya sempat mencoba melupakan wanita cantik dan alkohol. Huh! Itu merupakan 20 menit yang sangat menyiksa." Bayangkan, hanya 20 menit!
Nyatanya, Best memang tidak pernah lepas dari wanita cantik dan alkohol. Bahkan, alkohol pula yang mengantar kematiannya pada 25 November 2005.
Di tanah kelahirannya di Belfast timur, Irlandia Utara, sampai kini nama Best masih dikenang orang, baik oleh pemuja maupun—ternyata—pembencinya.
Sebuah lukisan di dinding (mural) George Best di wilayah tersebut pekan lalu tiba-tiba lenyap dan digantikan lukisan pohon yang sangat biasa. Padahal, lukisan Best yang terletak di Woodstock Road tersebut selama ini dianggap sebagai salah satu daya tarik turis saat melintasi Belfast timur.
Sekelompok orang menganggap pemujaan terhadap Best tersebut sebagai sesuatu yang berlebihan. Andy Moorhead dari kelompok East Belfast Alternatives mengaku perubahan tersebut dilakukan atas permintaan banyak orang. "Kami mencoba memperlihatkan kepada dunia dan penduduk Irlandia Utara bahwa masih banyak orang dari Belfast timur yang berjasa dibandingkan George Best," kata Moorhead. "Tidak ada kebencian pribadi terhadap George."
Namun, banyak pihak juga menyayangkan penghilangan mural ini. Elaine Futon yang memiliki penginapan di sekitar tempat itu menyebut mural tersebut selama ini telah menarik perhatian turis yang datang ke wilayah tersebut.
Hal sama diungkapkan Norman McNarry yang menikah dengan adik George, Barbara. Ia menyebut keluarga Best tidak mengetahui adanya pemindahan mural ini. "Saya sempat membawa teman-teman dari Russia, Jepang, Skandinavia, dan seluruh dunia lain yang sangat tertarik dengan mural ini," katanya.
Kabarnya, mural dari beberapa tokoh Belfast timur akan ditempatkan kembali di wilayah tersebut, termasuk George Best, tetapi dengan format yang jauh lebih kecil.

Aspek Moral dan Etika

Kamis, 06 Januari 2011

oleh
Prof. Dr. Sumaryo Suryokusumo, S.H., LL.M.

Moral dan etika pada hakekatnya merupakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menurut keyakinan seseorang atau masyarakat dapat diterima dan dilaksanakan secara benar dan layak. Dengan demikian prinsip dan nilai-nilai tersebut berkaitan dengan sikap yang benar dan yang salah yang mereka yakini. Etika sendiri sebagai bagian dari falsafah merupakan sistim dari prinsip-prinsip moral termasuk aturan-aturan untuk melaksanakannya. Dalam hukum internasional moral dan etika tersebut dikaitkan pada kewajiban subyek hukum internasional antara lain seperti negara untuk melaksanakan dengan etikat baiknya ketentuan-ketentuan di dalam hukum internasional tersebut yang merupakan perangkat prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang pada umumnya sudah diterima dan disetujui oleh masyarakat internasional.2 Sehubungan dengan hal itu, hukum internasional memberikan dasar hukum bagi pengelolaan secara tertib dalam hubungan internasional.
Negara sebagai subyek hukum internasional dan sebagai anggota masyarakat internasional sudah tentu harus menghormati dan melaksanakan bukan saja aturan hukum kebiasaan internasional (rules of customary international law) yang sudah merupakan aturan-aturan hukum yang sudah diterima oleh masyarakat internasional secara luas, tetapi juga prinsip-prinsip hukum internasional yang tersusun dalam instrumen-instrumen internasional di mana negara tersebut menjadi pihak. Aturan-aturan hukum kebiasaan internasional tersebut merupakan praktek praktek umum yang sudah diterima oleh semua negara sebagai hukum yang hampir semuanya terdiri dari elernen-elemen yang bersifat konstitutif. Praktek-praktek negara tersebut bersifat tetap dan seragam dan membentuk suatu kebiasaan. Praktek-praktek tersebut telah meningkat pelaksanaannya secara universal karena banyak negara lagi yang telah menggunakannya sebagai kebiasaan. Sebelum hukum dibuat oleh negara maka dalam mengatur hubungan internasional telah digunakan kebiasaan-kebiasaan. Sebelum kebiasaan itu menjadi hukum maka kebiasaan itu harus berlangsung dalam waktu yang cukup lama agar dapat memperoleh persetujuan bersama dari anggota masyarakat internasional. Kebiasaan sebagai suatu sumber hukum internasional pada umumnya telah diterima dan diakui oleh para ahli hukum baik dari dunia Barat maupun dunia Timur. Menurut pandangan Mahkamah
Internasional untuk menjadikan suatu aturan hukum kebiasaan internasional, memang diperlukan suatu masa yang cukup panjang, dimana kepentingan negara-negara akan terpengaruh secara khusus dan aturan-aturan tersebut dikenakan secara luas dan seragam. Mengenai kekuatan mengikat hukum internasional kepada negara sangat didasarkan atas adanya kesepakatan (consent) negara tersebut untuk menerima prinsipprinsip dan aturan yang ada di dalamnya. Aturan-aturan (rules of conduct) itu menjadi hukum ketika telah diterima sebagai kekuatan yang mengikat diantara para pihak. Dengan demikian tidak dijumpai kesulitan terhadap perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi resmi karena para pihak telah menyatakan kesepakatannya untuk mengikatkan diri pada instrumen-instrumen internasional tersebut. Dalam membicarakan aspek moral dan etika dalam penegakan hukum
Internasional akan dipusatkan pada beberapa permasalahan pokok sebagai berikut:

(i) Kewajiban Negara untuk melaksanakan perjanjian internasional yang sudah
disetujuinya dengan etikat baik.
(ii) Kewajiban internasional yang harus dilaksanakan baik oleh Negara anggota
maupun bukan anggota PBB.
(iii) Negara bukan pihak perjanjian internasional tetapi mempunyai kewajiban untuk
melaksanakan perjanjian tersebut.
(iv) Kewajiban Negara terhadap hukum kebiasaan internasional.
(v) Negara tidak diperbolehkan untuk tidak melaksanakan perjanjian internasional yang
telah disetujuinya dengan alasan peraturan perundang-undangan nasionalnya.
(vi) Kewajiban semua Negara untuk melaksanakan keputusan Dewan Keamanan baik
Negara anggota maupun bukan anggota PBB.
(vii) Kewajiban Negara-negara untuk melaksanakan keputusan Mahkamah Internasional
mengenai pertikaian masalah yang mereka ajukan ke Mahkamah tersebut.
(viii) Kewajiban Negara untuk Melaksanakan Perjanjian Internasional yang Sudah
Diratifikasinya.

Memaknai Implementasi Pasar Bebas

Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada Harmonized
Commodity Description and Coding System (HS) dengan ketentuan dari World Customs
Organization yang berpusat di Brussels, Belgium. penjualan produk antar negara tanpa pajak
ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya. Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaanperusahaan yang berada di negara yang berbeda. Perdagangan internasional sering dibatasi oleh berbagai pajak negara, biaya tambahan yang diterapkan pada barang ekspor impor, dan juga regulasi non tarif pada barang impor. Secara teori, semuha hambatan-hambatan inilah yang ditolak oleh perdagangan bebas. Namun dalam kenyataannya, perjanjian-perjanjian perdagangan yang didukung oleh penganut perdagangan bebas ini justru sebenarnya menciptakan hambatan baru kepada terciptanya pasar bebas. Perjanjian-perjanjian tersebut sering dikritik karena melindungi kepentingan perusahaanperusahaan besar.

Sejarah Pasar Bebas
Sejarah dari perdagangan bebas internasional adalah sejarah perdagangan internasional
memfokuskan dalam pengembangan dari pasar terbuka. Diketahui bahwa bermacam kebudayaan yang makmur sepanjang sejarah yang bertransaksi dalam perdagangan. Berdasarkan hal ini, secara teoritis rasionalisasi sebagai kebijakan dari perdagangan bebas akan menjadi menguntungkan ke negara berkembang sepanjang waktu. Teori ini berkembang dalam rasa moderennya dari kebudayaan komersil di Inggris, dan lebih luas lagi Eropa, sepanjang lima abad yang lalu. Sebelum kemunculan perdagangan bebas, dan keberlanjutan hal tersebut hari ini, kebijakan dari merkantilisme telah berkembang di Eropa di tahun 1500. Ekonom awal yang menolak merkantilisme adalah David Ricardo dan Adam Smith.
Ekonom yang menganjurkan perdagangan bebas percaya kalau itu merupakan alasan kenapa
beberapa kebudayaan secara ekonomis makmur. Adam Smith, contohnya, menunjukkan kepada peningkatan perdagangan sebagai alasan berkembangnya kultur tidak hanya di Mediterania seperti Mesir, Yunani, dan Roma, tapi juga Bengal dan Tiongkok. Kemakmuran besar dari Belanda setelah menjatuhkan kekaisaran Spanyol, dan mendeklarasikan perdagangan bebas dan kebebasan berpikir, membuat pertentangan merkantilis/perdagangan bebas menjadi pertanyaan paling penting dalam ekonomi untuk beberapa abad. Kebijakan perdagangan bebas telah berjibaku dengan merkantilisme, proteksionisme, isolasionisme, komunisme dan kebijakan lainnya sepanjang abad.

Pro-kontra perdagangan bebas
Banyak ekonom yang berpendapat bahwa perdagangan bebas meningkatkan standar hidup
melalui teori keuntungan komparatif dan ekonomi skala besar. Sebagian lain berpendapat bahwa perdagangan bebas memungkinkan negara maju untuk mengeksploitasi negara berkembang dan merusak industri lokal, dan juga membatasi standar kerja dan standar sosial. Sebaliknya pula, perdagangan bebas juga dianggap merugikan negara maju karena ia menyebabkan pekerjaan dari negara maju berpindah ke negara lain dan juga menimbulkan perlombaan serendah mungkin yang menyebabkan standar hidup dan keamanan yang lebih rendah. Perdagangan bebas dianggap mendorong negara-negara untuk bergantung satu sama lain, yang berarti memperkecil kemungkinan perang.

Corporate Governance Mechanisms Throughout the World

Rabu, 22 Desember 2010

By William Judge
Editor in Chief

There are a wide variety of governance mechanisms used throughout the world. Previous literature has suggested that economies vary in terms of their emphasis on formal rules versus informal relationships (Li & Samsell, 2009), but this begs the question as to what rules and what relations guide governance activities. In Anglo-American economies, for example, the primary governance mechanism is the equity market (Saberwal & Smith, 2008). In Western European and some Asian economies, however, the primary governance mechanism is relatively concentrated ownership patterns via pyramidal ownership structures (Levy, 2009). However, Scandanavian economies appear to rely on social norms and expectations to a great extent (Stafsudd, 2009). In transition economies, like China, the primary governance mechanism is the state and informal networks (Shen & Lin, 2009). In India, business groups
provide accountability, especially in the larger firms (Zattoni, Pedersen, & Kumar, 2009). Notably, Islamic nations primarily rely on Sharia law to curb and guide business decisions (Safieddine, 2009). Of course, all of these characterizations are generalizations, and there are many exceptions to these observations within a particular economy (Wu, Xu, & Yuan, 2009). Furthermore, the game is constantly changing and there is convergence and divergence overtime within and between nations (Yoshikawa & Rasheed, 2009). As we seek a global
theory of international corporate governance, one of our goals is to describe and better understand the relative effectiveness of these mechanisms. In this issue, our understanding of many of these mechanisms grows substantially. For example, Judge, Li, and Pinsker (2010) in our lead article seek to explain why some nations adopt International Financial Reporting Standards (IFRS) in full, partially, or not at all across 132 economies. Arguing that adoption of IFRS standards is largely a legitimacy-seeking process, they find that nations replace
domestic GAAP standards with IFRS standards in response to coercive, mimetic, and normative pressures. Next, Wong, Chang, and Chen (2010) seek to explain how
the market responds to corporate venturing announcements in Taiwan. Taiwan is an interesting economy where family ownership is the primary governance mechanism. Using
agency logic, these authors explore the role of nepotism and ownership type to explain market reactions to corporate ventures. They find that the greater divergence between
cash flow and voting rights, the lower the abnormal returns resulting from venturing announcements. Also, they report that the degree of family control is also negatively related to degree of abnormal returns. Interestingly, the level of institutional ownership moderates these relationships. The third article by Chen, Elder, and Hung (2010) also focuses on the governance environment in Taiwan, where more than half of the listed firms are concentrated in high technology industries. Chen and associates seek to understand the relationship between institutional environment, ownership and earnings management. Using contracting
theory, they find that managers in high growth firms are more likely to engage in earnings management since it is harder to monitor their internal activities than managers in relatively low growth firms. Building on the concept of “investment opportunity set”, they show that Taiwanese managers tend to take advantage of asymmetric information through discretionary accruals. Rost and Osterloh (2010) redirect our attention to corporate governance in the aftermath of the global financial crisis. Using the upper echelons perspective, they theorize that financial experts will perform better in stable and predictable economic environments, but that more diverse collections of financial and non-financial experts will perform better in turbulent financial environments. Furthermore, they argue the male-dominated teams will perform better in “normal” situations, but that more gender diverse teams will perform better in “abnormal” conditions. In essence, the theoretical argument is that team diversity functions best in turbulent situations. Interestingly, they provide two studies which support their predictions. The first study is comprised of 479 students in Switzerland in a laboratory experiment where the students were asked to predict the future stock price of UBS bank. The second study is a field study which examined the top management teams of 30 banks in Switzerland. Both studies largely confirm the predictions leading to rather robust and novel insights. Finally, Chen, Chung, Hsu, and Wu (2010) refine our understanding of the corporate governance-firm value relationship within the United States. Using longitudinal data from 1990 to 2005, they predict that the corporate governance-firm value relationship is strongest for those firms with a high external financing need and relatively weak otherwise. Indeed, they do find external financing need to be positively related to the quality of corporate governance mechanisms in the firm, and that the greater the external need, the stronger the relationship. However, they report that firm value is positively related to subsequent internal corporate governance quality, not vice versa. As such, this longitudinal dataset confirms some expectations and creates some new questions to be explored. I commend this issue to your reading pleasure, and encourage you to refine and extend these insights. Many thanks to all the authors, reviewers, and editors who helped to pull this issue together. It clearly is a global team effort as we collectively seek to make our mark on the global
economy.

Empat Pilar Pembangunan

Diposkan oleh OtonomiDaerah.Net
Kebijakan pemberlakuan otonomi membuat setiap daerah memiliki kewenangan yang cukup besar dalam mengambil keputusan yang dianggap sesuai. Terlebih dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung yang diselenggarakan sejak tahun 2005, membuat kepala daerah terpilih mendapat legitimasi lebih kuat, dibanding saat dipilih oleh anggota DPRD.

Tentunya kepala daerah hasil pilkada langsung ini membuahkan harapan yang cukup besar bagi masyarakat, yaitu kesejahteraan yang akan makin meningkat. Tetapi harapan tersebut ternyata tidak mudah untuk diwujudkan. Kekuatan visi & kompetensi kepala daerah terpilih menjadi salah satu penentu, di samping faktor-faktor lain. Tantangan terberat bagi kepala daerah terpilih adalah melaksanakan visi, misi, dan janji-janji semasa kampanye, yang hampir semuanya pasti baik.

Setidaknya ada empat hal yang harus dimiliki dan disiapkan oleh seorang Kepala Daerah agar visi membangun dan mensejahterakan rakyatnya menjadi kenyataan. Empat hal itulah yang disebut dengan 4 Pilar Pembangunan. Disebut empat pilar pembangunan karena dengan 4 hal ini diharapkan seorang kepala daerah dapat menjalankan perannya dalam membangun daerahnya bisa optimal.

Pilar Pertama: Sumber Daya Manusia (SDM)

Mengapa SDM ? Karena pada dasarnya manusialah yang menjadi pelaku dan penentu. SDM seperti apa yang diperlukan ? Yaitu SDM yang memiliki: moral yang baik (good morality), kemampuan kepemimpinan (leadership), kemampuan manajerial (managerial skill), dan kemampuan teknis (technical skill). Seorang kepala daerah perlu didukung oleh aparat yang mempunyai empat kualifikasi tersebut, diberbagai level jabatan & fungsinya.

Moral yang baik menjadi prasyarat utama. Karena tanpa moral yang baik, semua kebijakan, sistem, program maupun kegiatan yang dirancang akan menjadi sia-sia. Tentunya kita menyaksikan terjadinya krisis moneter yang dimulai tahun 1997 lalu, kemudian krisis ekonomi, krisis kepemimpinan, dan masih terus berlanjut yang hingga sekarang masih dirasakan dampaknya. Sebab utama terjadinya krisis itu tidak lain adalah rendahnya moral sebagian pengambil kebijakan negeri ini.

Moral yang baik akan menghasilkan sebuah pemerintahan yang bersih dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu saja. Saat ini tuntutan penerapan 3G (Good Government Governance) terus-menerus digaungkan oleh berbagai pihak. Penerapan prinsip-prinsip transparansi & akuntabilitas tanpa didukung oleh aparat yang bermoral baik, pada akhirnya hanya akan berhenti di tingkat wacana saja.

Oleh karena itu, sejak awal dilantik, seorang kepala daerah harus segera menyiapkan aparatnya dalam aspek moral ini. Termasuk menjadikan dirinya sebagai teladan bagi semua bawahannya.

Moral yang baik belumlah cukup, tapi juga harus diimbangi dengan kompetensi. Yaitu kemampuan di bidang kepemimpinan, manajerial, dan teknis. Untuk mencapai kompetensi yang diperlukan, tidak terlepas dari sistem kepegawaian yang diterapkan. Model manajemen SDM berbasis kompetensi nampaknya menjadi keniscayaan. Termasuk sistem kompensasi yang memadai harus menjadi perhatian.

Selain itu perlu didukung dengan perubahan paradigma, yaitu dari mental penguasa menjadi pelayan masyarakat. Termasuk budaya kerja yang proaktif & cepat tanggap terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

Pilar Kedua: Kebijakan

Maksudnya adalah berbagai konsep kebijakan yang berpihak kepada berbagai stakeholder, terutama kepentingan masyarakat luas. Secara formal, kebijakan tersebut akan dituangkan dalam peraturan daerah (perda) maupun peraturan kepala daerah.

Kepala daerah antara lain harus memiliki konsep pembangunan berkelanjutan & berkeadilan, konsep manajemen pemerintahan yang efektif & efisien, konsep investasi yang mengakomodir kepentingan pihak terkait, serta berbagai konsep kebijakan lainnya.

Hal ini sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 dan UU No. 32 Tahun 2004, yang mengamanatkan kepala daerah untuk menyusun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), yang menjabarkan visi & misinya selama lima tahun masa pemerintahannya. Sehingga dengan demikian arah pembangunan sejak dilantik hingga lima tahun ke depan sudah jelas.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah antara lain jika pemerintah dapat memenuhi 5 kebutuhan dasar masyarakatnya, yaitu: pangan, sandang, papan (perumahan), pendidikan, dan kesehatan. Selain itu kepala daerah harus mampu melihat suatu permasalahan secara komprehensif dan integratif, jangan sampai terjebak hanya melihat secara sektoral dan parsial, ataupun keuntungan jangka pendek.

Jangan sampai seorang kepala daerah tidak tahu harus berbuat apa. Jika demikian, pemerintahan akan berjalan tak tentu arah. Sehingga pada akhirnya, rakyatlah yang harus menanggung akibatnya.

Pilar Ketiga: Sistem

Artinya pemerintahan harus berjalan berdasarkan sistem, bukan tergantung pada figur. Sangat penting bagi kepala daerah untuk membangun sistem pemerintahan yang kuat.

Beberapa sistem yang harus dibangun agar pemerintahan dapat berjalan secara baik antara lain: sistem perencanaan pembangunan, sistem pengelolaan keuangan daerah, sistem kepegawaian, sistem pengelolaan aset daerah, sistem pengambilan keputusan, sistem penyeleksian dan pemilihan rekanan, sistem dan standar pelayanan, sistem pengawasan.

Sistem yang dimaksud di sini dapat bersifat manual maupun yang berbasis teknologi informasi. Dukungan teknologi informasi menjadi sesuatu yang tidak dapat dielakkan jika pemerintahan ingin berjalan lebih efisien dan efektif.

Penerapan sistem-sistem tersebut akan mendorong terjadinya 3G (Good Government Governance), yang pada akhirnya akan menghasilkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Pilar Keempat: Investasi

Tidaklah mungkin suatu pemerintahan daerah hanya mengandalkan dana dari APBD untuk membangun daerahnya. Mengapa ? Karena bisa dikatakan, sebagian besar daerah menggunakan rata-rata 2/3 dana APBD tersebut untuk membiayai penyelenggaraan aparaturnya. Hanya sekitar 1/3 yang dapat dialokasikan untuk pembangunan.

Dibutuhkan dana ratusan milyar bahkan triliunan rupiah untuk membangun infrastruktur, seperti pembangkit listrik, jalan tol, pelabuhan laut, bandar udara, telekomunikasi, rumah sakit, hotel. Sedangkan infrastruktur merupakan syarat agar sebuah daerah dapat berkembang. Contoh lain adalah dalam rangka mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki, juga memerlukan dana yang tidak sedikit, yang tentunya tidak mungkin jika hanya mengandalkan dana APBD saja.

Dengan keterbatasan dana yang dimiliki tersebut, mau tidak mau pemerintah daerah harus melibatkan pihak investor (dalam maupun luar negeri) dalam membangun daerahnya. Kepala daerah harus dapat menciptakan iklim yang kondusif agar para investor tertarik untuk menanamkan investasi di daerahnya.

Setidaknya ada empat stakeholder yang harus diperhatikan kepentingannya saat kita bicara tentang investasi, yaitu pihak investor, pemerintah daerah, masyarakat, dan lingkungan. Investor tentunya berkepentingan agar dana yang dinvestasikannya menghasilkan profit yang memadai, ingin mendapatkan berbagai kemudahan dan adanya jaminan keamanan dalam berinvestasi. Pihak pemerintah daerah ingin agar pendapatan asli daerahnya (PAD) meningkat. Masyarakat berharap kesejahteraannya makin meningkat dan lapangan kerja makin terbuka. Lingkungan perlu diperhatikan agar tetap terjaga kelestariannya. Jangan sampai karena terlalu bersemangat, akhirnya secara jangka panjang terjadi pengrusakan lingkungan.

Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan dan model investasi yang dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan tersebut.

Demikianlah empat pilar pembangunan yang dapat dijadikan bekal bagi kepala daerah dalam memimpin daerahnya. Selamat berjuang pak Gubernur, Bupati, dan Walikota ! Harapan rakyat ada di pundak anda.

PEMASARAN DALAM PERUSAHAN

A. PENGERTlAN PEMASARAN
Philip Kotler dalam bukunya Marketing Management Analysis, Planning, and Control, mengartikan pemasaran secara lebih luas, yaitu: Pemasaran adalah: Suatu proses sosial, dimana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan, dan mereka inginkan dengan menciptakan dan mempertahankan produk dan nilai dengan individu dan kelompok lainnya.
B. PASAR SASARAN
Pasar sasaran (Target Market) adalah: Sekelompok konsumen atau pelanggan yang secara khusus menjadi sasaran usaha pemasaran bagi sebuah perusahaan.
Dalam menerapkan pasar sasaran, terdapat tiga langkah pokok yang harus diperhatikan, yaitu:
1. Segmentasi Pasar
2. Penetapan Pasar Sasaran
3. Penempatan Produk

Ada empat ktiteria yang harus dipenuhi segmen pasar agar proses segmentasi pasar dapat dijalankan dengan efektif dan bermanfaat bagi perusahaan, yaitu:

• Terukur (Measurable), artinya segmen pasar tesebut dapat diukur, baik besarnya, maupun luasnya serta daya beli segmen pasar tersebut.
• Terjangkau (Accessible), artinya segmen pasar tersebut dapat dicapai sehingga dapat dilayani secara efektif.
• Cukup luas (Substantial), sehingga dapat menguntungkan bila dilayani.
• Dapat dilaksanakan (Actjonable), sehingga semua program yang telah disusun untuk menarik dan melayani segmen pasar itu dapat efektif.

Kebijakan segmentasi pasar haruslah dilakukan dengan menggunakan ktiteria tertentu. Tentunya segmentasi ini berbeda antara barang industri dengan barang konsumsi. Namun dengan demikian secara umum setiap perubahan akan mensegmentasikan pasarnya atas dasar:

a. Segmentasi atas dasar Geografis, Segmentasi pasar ini dilakukan dengan cara membagi pasar kedalam unit-unit geografis seperti negara, propinsi, kabupaten. kota, desa, dan lain sebagainya. Dalam hal ini perusahaan akan beroperasi disemua segmen, akan tetapi, harus memperhatikan perbedaan kebutuhan dan selera yang ada dimasing-masing daerah.
b. Segmentasi atas dasar Demografis, Segmentasi pasar ini dapat dilakukan dengan cara memisahkan pasar kedalam kelompok-kelompok yang didasarkan pada variabel-variabel demografis, seperti umur, jenis kelamin, besarnya keluarga, pendapatan, agama, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain.
c. Segmentasi atas dasar psychografis, Segmentasi pasar ini dilakukan dengan cara membagi-bagi konsumen kedalam kelompok-kelompok yang berlainan menurut kelas sosial, gaya hidup, berbagai ciri kepribadian, motif pembelian, dan lain-lain.

2. Penetapan Pasar Sasaran ( Target market)

Adalah merupakan kegiatan yang berisi dan menilai serta memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki oleh suatu perusahaan. Apabila perusahaan ingin menentukan segmen pasar mana yang akan dimasukinya, maka langkah yang pertama adalah menghitung dan menilai porensi profit dari berbagai segmen yang ada tadi. Maka dalam hal ini pemasar harus mengerti betul tentang teknik-teknik dalam mengukur potensi pasar dan meramalkan permintaan pada masa yang akan datang.

3. Penempatan produk ( Product Positioning)
Penempatan produk mencakup kegiatan merumuskan penempatan produk dalam persaingan dan menetapkan bauran pemasaran yang terperinci. Pada hakekatnya Penempatan produk adalah: Tindakan merancang produk dan bauran pemasaran agar tercipta kesan tertentu diingatan konsumen.
Bagi setiap segmen yang dimasuki perusahaan, perlu dikembangkan suatu strategi penempatan produk. Saat ini setiap produk yang beredar dipasar menduduki posisi tertentu dalam segmen pasamya. Apa yang sesungguhnya penting disini adalah persepsi atau tanggapan konsumen mengenai posisi yang dipegang oleh setiap produk dipasar.
C. BAURAN PEMASARAN
Menurut William J.Stanton pengertian marketing mix secara umum adalah sebagai berikut: marketing mix adalah istilah yang dipakai untuk menjelaskan kombinasi empat besar pembentuk inti sistem pemasaran sebuah organisasi. Keempat unsur tersebut adlah penawaran produk/jasa, struktur harga, kegiatan promosi, dan sistem distribusi.
Keempat unsur atau variabel bauran pemasaran (Marketing mix) tersebut atau yang disebut four p's adalah sebagai berikut:
1. Strategi Produk
2. Strategi Harga
3. Strategi Penyaluran / Distribusi
4. Strategi Promosi
Marketing mix yang dijalankan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi perusahaan. Disamping itu marketing mix merupakan perpaduan dari faktor-faktor yang dapat dikendalikan perusahaan untuk mempermudah buying decision, maka variabel-variabel marketing mix diatas tadi dapat dijelaskan sedikit lebih mendalam sebagai berikut:

1. Produk (Jasa)
Kebijaksanaan mengenai produk atau jasa meliputi jumlah barang/jasa yang akan ditawarkan perusahaan, pelayanan khusus yang ditawarkan perusahaan guna mendukung penjualan barang dan jasa, dan bentuk barang ataupun jasa yang ditawarkan. Produk merupakan elemen yang paling penting. sebab dengan inilah perusahaan berusaha untuk memenuhi "kebutuhan dan keinginan" dari konsumen. namun keputusan itu tidak berdiri sebab produk/jasa sangat erat hubungannya dengan target market yang dipilih. Sedangkan sifat dari produk/jasa tersebut adalah sebagai berikut:
1. Tidak berwujud
Jasa mempunyai sifat tidak berwujud, karena tidak bisa dilihat, dirasa, diraba, didengar atau dicium, sebelum ada transaksi pembelian.
2. Tidak dapat dipisahkan
Suatu produk jasa tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, apakah sumber itu merupakan orang atau benda. Misalnya jasa yang diberikan oleh sebuah hotel tidak akan bisa terlepas dari bangunan hotel tersebut.
3. Berubah-ubah
Bidang jasa sesungguhnya sangat mudah berubah-ubah, sebab jasa ini sangat tergantung kepada siapa yang menyajikan, kapan disajikan dan dimana disajikan. Misalnya jasa yang diberikan oleh sebuah hotel berbintang satu akan berbeda dengan jasa yang diberiakan oleh hotel berbintan tiga.
4. Daya tahan
Jasa tidak dapat disimpan. Seorang pelanggan yang telah memesan sebuah kamar hotel akan dikenakan biaya sewa, walaupun pelanggan tersebut tidak menempati karnar yang ia sewa.

2. Harga ( Price)
Kebijaksanaan harga erat kaitannya dengan keputusan tentang jasa yang dipasarkan. Hal ini disebabkan harga merupakan penawaran suatu produk atau jasa. Dalam penetapan harga, biasanya didasarkan pada suatu kombinasi barang/jasa ditambah dengan beberapa jasa lain serta keuntungan yang memuaskan. Berdasarkan harga yang ditetapkan ini konsumen akan mengambil keputusan apakah dia membeli barang tersebut atau tidak. Juga konsumen menetapkan berapa jumlah barang/jasa yang harus dibeli berdasarkan harga tersebut. Tentunya keputusan dari konsumen ini tidak hanya berdasarkan pada harga semata, tetapi banyak juga faktor lain yang menjadi pertimbangan, misalilya kualitas dari barang atau jasa, kepercayaan terhadap perusahaan dan sebagainya.
Hendaknya setiap perusahaan dapat menetapkan harga yang peling tepat, dalam arti yang dapat memberikan keuntungan yang paling baik, baik untuk jangka pendek maupun unluk jangka panjang.

3. Saluran Distribusi ( Place )
Yang tidak boleh diabaikan dalam langkah kegiatan memperlancar arus barang/jasa adalah memilih saluran distribusi (Channel Of Distribution). Masalah pemilihan saluran distribusi adalah masalah yang berpengaruh bagi marketing, karena kesalahan dalam memilih dapat menghambat bahkan memacetkan usaha penyaluran produk/jasa dari produsen ke konsumen.
Distributor-distributor atau penyalur ini bekerja aktif untuk mengusahakan
perpindahan bukan hanya secara fisik tapi dalam arti agar jasa-jasa tersebut dapat diterima oleh konsumen. Dalam memilih saluran distribusi ini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu sebagai berikut:
a. Sifat pasar dan lokasi pembeli
b. Lembaga-lembaga pemasaran terutama pedagang-pedagang perantara
c. Pengendalian persediaan, yaitu menetapkan tingkat persediaan yang ekonomis.
d. Jaringan pengangkutan.
Saluran distribusi jasa biasanya menggunakan agen travel untuk menyalurkan jasanya kepada konsumen. Jadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam kebijaksanaan saluran distribusi itu sendiri dengan memperhitungkan adanya perubahan pada masyarakat serta pola distribusi perlu mengikuti dinamika para konsumen tadi.

4. Promosi ( Promotion)
Aspek ini berhubungan dengan berbagai usaha untuk memberikan informasi pada pasar tentang produk/jasa yang dijual, tempat dan saatnya. Ada beberapa cara menyebarkan informasi ini, antara lain periklanan (advertising), penjualan pribadi (Personal Selling), Promosi penjualan (Sales Promotion) dan Publisitas (Publicity)

 Periklanan (Advertising): Merupakan alat utama bagi pengusaha untuk mempengaruhi konsumennya. Periklanan ini dapat dilakukan oleh pengusaha lewat surat kabar, radio, majalah, bioskop, televisi, ataupun dalam bentuk poster-poster yang dipasang dipinggir jalan atau tempat-tempat yang strategis.

 Penjualan Pribadi (Personal selling): Merupakan kegiatan perusahaan untuk melakukan kontak langsung dengan calon konsumennya. Dengan kontak langsung ini diharapkan akan terjadi hubungan atau interaksi yang positif antara pengusaha dengan calon konsumennya itu. Yang termasuk dalam personal selling adalah: door to door selling, mail order, telephone selling, dan direct selling.

 Promosi Penjualan (Sales Promotion): Merupakan kegiatan perusahaan untuk menjajakan produk yang dipasarkarlnya sedemikian rupa sehingga konsumen akan mudah untuk melihatnya dan bahkan dengan cara penempatan dan pengaturan tertentu, maka produk tersebut akan menarik perhatian konsumen.

 Publsitas (Pubilicity): Meripakan cara yang biasa digunakan juga oleh perusahaan untuk membentuk pengaruh secara tidak langsung kepada konsumen, agar mereka menjadi tahu, dan menyenangi produk yang dipasarkannya, hal ini berbeda dengan promosi, dimana didalam melakukan publisitas perusahaan tidak melakukan hal yang bersifat komersial. Publisitas merupakan suatu alat promosi yang mampu membentuk opini masyarakat secara tepat, sehingga sering disebut sebagai usaha untuk "mensosialisasikan" atau "memasyarakatkan ".
Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah tercapainya keseimbangan yang efektif, dengan mengkombinasikan komponen-komponen tersebut kedalam suatu strategi promosi yang terpadu untuk berkomunikasi dengan para pembeli dan para pembuat keputusan pembelian.

BBJ dan Edukasi Publik

Perdagangan berjangka terasa awam di telinga saya. Sebagai mahasiswa semester VII sebuah Perguruan Tinggi swasta di Jakarta, saya berkeinginan untuk mengetahui ikwal transaksi “untuk masa depan” (futures) ini secara lebih mendalam. Sayang, usaha mencari informasi kesana kemari, tidak banyak hal saya peroleh. Literatur yang saya dapat dari pustaka kampus tidak banyak menolong saya untuk memahami lebih detail.
Pencarian referensi melalui dunia maya, ahkirnya mengantarkan saya pada website Bursa Berjangka Jakarta (BBJ). Literatur dunia maya ini sekurang-kurangnya menjadi guidance bagi saya, meski terbatas, untuk mengenal seluk beluk apa yang disebut transaksi derivatif futures dan foward ini.
Pencarian pertama saya pada website BBJ adalah keingintahuan tentang apa yang disebut dengan perdagangan berjangka derivatif atas kontrak dengan pokok atau subjek komoditas seperti kopi, lada, jagung, minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/cpo), dan kakao. Pada pencarian informasi itu, akhirnya saya peroleh apa yang disebut olein, sebuah produk turunan dari CPO yang ternyata kontrak berjangkanya ditransaksikan di BBJ.
Namun, sebelum lebih jauh mendalami hal-hal teknis tentang perdagangan berjangka yang tersedia di BBJ, saya kemudian tertarik untuk membandingkan, sekurang-kurangnya mencocokan apa yang saya peroleh dalam literatur pustaka kampus dengan praktik transaksinya di BBJ. Pendapat umum yang mengatakan pengetahuan akademis yang dipelajari belum tentu selalu sama dengan praktik di dunia nyata, menjadi dasar saya untuk upaya pembandingan itu. Namun demikian, tidak banyak menolong. Pengetahuan yang saya peroleh di kampus tentang adanya korelasi antara transaksi derivatif yang berlangsung pada pasar kedua (sekunder) dengan aktivitas atau transaksi yang terjadi di pasar pertama (primer) atau yang disebut spot market, ternyata tidak mudah untuk diperbandingkan dengan transaksi yang berlaku di BBJ.
Lagi-lagi upaya membandingkan itu mengantarkan saya pada dua artikel, yang hemat saya ditulis oleh orang yang berpengetahuan luas tentang perdagangan berjangka. Tulisan pertama dibuat oleh Prof Roy Sembel, yang kalau tidak salah, pada waktu menulis artikel itu sedang menjabat sebagai Dekan di sebuah universitas swasta di Jakarta. Belakangan saya tahu, Prof Roy Sembel kini menjabat sebagai salah satu Direktur BBJ. Artikel kedua ditulis Hasan Zein Mahmud, yang pada waktu menulis menjabat sebagai Dirut BBJ. Jujur saya lupa judul dua artikel itu. Namun, sebagai mahasiswa tulisan kedua pakar itu sangat membantu saya untuk mengenal seluk-beluk perdagangan berjangka secara lebih baik.

Korelasi Pasar
Pengetahuan yang saya peroleh di kampus tentang korelasi pasar primer dan sekunder, misalnya, cukup jelas dipaparkan Hasan Zein Mahmud dalam tulisannya. Disebutkan, likuiditas transaksi di pasar sekunder tidak akan tercipta jika tidak ada likuiditas serupa di pasar primer. Perbandingannya paralel dan harus berkorelasi positif. Itu sebabnya, saya kemudian menjadi paham mengapa kontrak berjangka olein yang ditransaksikan di BBJ tidak likuid. Sebab, aktivitas transaksi di pasar spot atau pasar primer olein tersebut juga tidak likuid. Artinya, bagi mereka yang mau mentransaksikan kontrak berjangka (futures dan foward) otomatis mengacu pada pergerakan harga di pasar primer olein itu. Dengan demikian saya menjadi paham bahwa likuiditas pasar sekunder kontrak berjangka ternyata ditentukan oleh pasar primernya.
Pada tulisan Prof Roy Sembel cukup membantu saya memahami perlunya transaksi kontrak berjangka dalam kaitan dengan upaya lindung nilai atau hedging. Dalam artikel itu disebutkan, pada dasarnya transaksi kontrak berjangka yang sering disebut derivatif memiliki tiga tujuan yang sama pentingnya. Pertama, semua orang yang memiliki persediaan komoditas seperti, katakanlah kopi, kakao, atau CPO harus menjaga agar nilai dari komoditas –komoditas itu tidak merosot. Nilai komoditas erat kaitannya dengan harga komoditas itu di pasar. Dengan begitu, bagi yang memiliki persediaan selalu bisa memanfaatkan bursa untuk melakukan transaksi derivatif dengan tujuan lindung nilai. Jika dia yakin harga kopi miliknya di gudang akan turun satu bulan ke depan, maka orang itu harus menjual saja kontraknya di bursa dengan volume yang sama dengan kopinya di gudang tanpa perlu menjual secara fisik kopi miliknya. Satu bulan berikut apabila benar harga kopi di pasar turun dia tidak rugi. Sebab, kopi fisik masih tersedia di gudang sedangkan kopi dalam kontraknya sudah terjual. Dengan begitu orang ini sudah berhasil melindungi nilai persediaan kopinya.
Tujuan kedua dari transaksi derivatif kontrak berjangka adalah menjadikannya harga yang tercipta di bursa sebagai harga acuan atau reference price. Bagi para produsen maupun konsumen harga acuan ini penting untuk menentukan operasional perusahan sebagai posisinya apakah sebagai produsen atau konsumen. Tujuan ketiga adalah investasi. Bagi banyak orang memanfaatkan perubahan harga komoditas yang tidak menentu memberi peluang meraih keuntungan.
Oleh karena itu, sebagai mahasiswa yang cukup serius berminat pada perdagangan berjangka, kehadiran bursa ini terasa sangat penting. Apalagi dengan hadirnya Prof Roy Sembel sebagai salah satu pengurus teras BBJ, saya mengharapkan aspek edukasi bagi masyarakat umum, juga mahasiswa bisa lebih giat lagi.
Sekedar perbandingan, saya kemudian menjadi mahfum bahwa keberhasilan sebuah bursa berjangka di sebuah negara ternyata harus butuh proses yang panjang. Bursa Malaysia membutuhkan waktu hampir 30 tahun baru menjadi bursa yang cukup likuid mentransaksikan kontrak berjangka CPO. Demikian juga bursa berjangka di Amerika juga Belanda membutuhkan waktu yang tidak sedikit. BBJ baru berumur 10 tahun, hemat saya terlalu berlebihan jika memaksanya untuk segera menjadi hebat. Namun, melalui gebrakan direksi yang ada harapan masyarakat bisa menjadi kenyataan agar BBJ segera menjadi tempat acuan harga sejumlah komoditas. Namun, sebagai mahasiswa saya tetap beranggapan bahwa edukasi dan sosialisasi menjadi faktor kunci agar perdagangan berjangka diterima di masyarakat.